Ingin Ambil Alih Blok Mahakam, Pemerintah jangan Pecah

Jakarta - Untuk bisa ikut terlibat dalam pengelolaan Blok Mahakam, pejabat di pusat maupun daerah harus kompak, tidak justru saling menyudutkan dan gontok-gontokan sendiri. Jangan sampai mereka terjebak dalam politik pecah-belah yang kini tengah dilakukan perusahaan asing yang selama ini mengelola blok migas terbesar di Indonesia tersebut.

Demikian disampaikan Pakar Ekonomi Universitas Balikpapan, Dr Khairul Anam dalam Seminar bertajuk 'Peran Pemuda dalam Mendorong Demokratisasi Ekonomi' yang digelar PMII di Hotel Grand Tiga Mustika, Balikpapan, Rabu (27/10).

"Kita tahu, Blok Mahakam sejak tahun 1967 dikelola Total dan akan berakhir 2017 mendatang. Ini sebentuk penjajahan ekonomi. Dan penjajah itu selalu menerapkan politik pecah belah. Karena itu, kita harus waspada dan tak boleh terpancing, apalagi gontok-gontokan sendiri," katanya.

Menurut Khairul, politik pecah belah yang dilakukan perusahaan asing di Blok Mahakam itu sepertinya kini sudah mulai berhasil, antara lain ditandai dengan belum kompaknya pejabat pusat, baik di kementerian ESDM, Pertamina, maupun BP Migas, untuk memutus kontrak Total pada 2017 mendatang.

Di luar itu, tambah Khairul, pejabat daerah sendiri, yakni antara Pemprov Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara, juga saling menyudutkan. Mereka malah asyik ribut bagi-bagi angka, padahal perjuangan daerah untuk bisa ikut mengelola blok itu belum berhasil.

"Kalau para para pejabat terus ribut seperti itu, bisa-bisa Blok Mahakam dikuasai lagi oleh Total. Kekayaan kita kabur lagi ke luar negeri," tegasnya.