Perhitungan Bea Keluar CPO Masih Dibahas

JAKARTA - Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan, pada saat ini, pemerintah masih membahas perhitungan penyempurnaan penetapan bea keluar (BK) minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO).

Menurut Mari, pembahasan BK dilakukan antara kementerian terkait melalui menampung masukan dari pelaku usaha CPO. Namun, Mari mengaku, pihaknya masih belum bisa memastikan, apakah penyempurnaan BK tersebut berupa penetapan secara flat atau progresif.

"Saat ini masih dibahas. Saya tidak bisa bilang ke kamu (soal kemungkinan BK flat). Yang pasti, pembahasan sedang dilakukan, sudah mengerucut," kata Mari di Marunda.

Mari menjelaskan, penetapan BK merupakan salah satu dari sekian kebijakan pemerintah terkait hilirisasi CPO. BK, kata Mari, bukan satu-satunya instrumen insentif dan disinsentif hilirisasi industri CPO.

"Selain BK, juga harus ada insentif dan kebijakan lain yang mendukung hilirisasi. Misalnya, investasi Sinar Mas hari ini mendapat insentif berupa tax allowance (PP 62/2008). Sementara itu, juga dibahas usulan yang juga penting yakni, hasil pendapatan BK itu dikembalikan untuk pengembangan riset di sektor kelapa sawit. Juga untuk lahannya. Intinya, pemerintah mempunyai rancangan kebijakan yang komprehensif terkait hilirisasi,"papar Mari.

Mari menambahkan, perhitungan penetapan BK ditujukan untuk mendukung hilirisasi serta menjaga suplai untuk pasar domestik.

"Sudah ada perhitungannya. Terkait harga minyak goreng (migor), artinya bisa menjaga pasokan untuk bahan baku migor. Selain itu, untuk menjaga harga migor juga dengan pemberian PPN DTP untuk mendukung konversi migor curah (ke migor kemasan sederhana Minyakita)," jelas Mari.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, penyempurnaan penetapan flat BK CPO kemungkinan dilakukan dengan memperlebar besaran interval perhitungan yang digunakan dalam penetapan BK.

"BK itu sebagai pengendali. Ini bukan soal flat atau progresif. Tapi, ke depan, harus ada yang diberikan kepada petani. Dalam pertemuan terakhir di Bogor, Presiden juga menegaskan, BK itu juga dikembalikan ke petani untuk pengembangan. Juga untuk pembangunan infrastruktur," kata Hidayat.(Sandra Karina/Koran SI/wdi)