Jakarta - Sejak tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggelontorkan anggaran melalui dana hibah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Akibatnya kini LBH mengalami krisis keuangan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut LBH tengah mengupayakan penggalangan dana misalnya melalui penggalangan koin untuk keadilan.
"Akibat krisis keuangan kita mengupayakan penggalangan dana melalui penggalangan koin untuk keadilan," kata Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (5/6/2011).
Lembaga yang didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke-3 tahun 1969 itu, lanjut Nurkholis akan mengajukan proposal sebagaimana yang selama ini dilakukan. Namun dia belum mengetahui apakah anggaran nantinya yang digelontorkanitu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau dari dana pribadi Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
"Ada wacana anggaran untuk LBH nantinya akan diusulan pada anggaran perubahan tahun ini. Kita berharap anggaran itu bisa digelontorkan ke LBH," tuturnya.
Setiap tahunnya dia mengaku anggaran untuk LBH selalu meningkat. Pada tahun 1996 – 1997, anggaran usulan LBH mencapai kisaran Rp 420 juta – Rp 450 juta. Untuk tahun ini, Nurkholis menyebut angka Rp 800 juta. "Angka itu tidak terlalu signifikan karena angka itu hanya memenuhi setengah dari total kebutuhan LBH," katanya.
Pihaknya juga, tutur Nurkholis melalui para relasi terus melakukan penggalangan dana melalui donatur asing maupun dalam negeri atau penggalangan dana melakui sejumlah kegiatan.
"Misalnya dari bantuan lembaga-lembaga donor, seperti kemitraan, AUSAID, Hivos, Yayasan Tifa, dan lainnya. Salah satunya adalah penggalangan dana melalui koin untuk keadilan,” tandasnya.
(ksr/ksr)
0 komentar
Berkomentarlah dengan Bahasa yang Relevan dan Sopan.. #ThinkHIGH! ^_^